Pansus Tambang Batubara

BENTENG, BE - Banyaknya, dugaan jika para perusahaan besar dibidang pertambangan batu bara dan perkebunan yang terdapat diwilayah Kabupaten Benteng tidak berpihak kepada masyarakat disekitarnya, membuat DPRD Benteng geram. Menindak lanjuti hal itu, dalam waktu dekat ini DPRD membentuk pansus pertambangan Batubara dan Perkebunan.

\" Perusahaan tambang batu bara di Benteng ini, sudah berdiri sebelum pemekaran. Namun, harus kita lihat apa saja kontribusinya, baik terhadap warga disekitar, Pemkab dan Provinsi Bengkulu ini. Untuk mengetahui hal itu, kita membentuk Pansus Pertambangan dan Perkebunan,\" ucap Ketua DPRD Benteng, Suharto, SE, pada BE kemarin.

Ada beberapa yang menjadi objek bahasan pansus ini, seperti persoalan perizinan apakah sudah sesuai prosedur hukum atau tidak. Bagaimana dengan kontribusi pihak perusahaan tambang terhadap masyarakat dan Pemkab Benteng khususnya, umumnya Provinsi Bengkulu ini. Apakah ada indikasi merugikan baik jangka pendek maupun jangka panjang?

Nantinya, sambung Suharto, pansus yang dibentuk diselaraskan dengan DPRD Provinsi Bengkulu, sehingga kenerja Pansus dapat diketahui dan dapat dikoordinasikan ke DPRD Provinsi Bengkulu. Terutama untuk persoalan izin pertambangan di Benteng untuk dikaji ulang. Jika izin pertambangan yang dimiliki oleh suatu  perusahaan pertambangan sudah habis, maka direkomendasikan untuk tidak diperpanjang lagi izin.

Soalnya, untuk apa diperpanjang izinya, jika tidak ada kontribusi yang positif guna mendongkrak PAD Benteng dan dampak postif bagi warga disekitarnya. Apalagi, jika didalam hasil dari pada pansus nanti diketahui jika perusahaan pertambangan terdapat indikasi merugikan baik terhadap masyarakat atau Pemkab dan Pemprov maka direkomendasikan akan ditutup.

\" Nantinya jika hasil laporan dari pansus ada indikasi perusahaan pertambangan merugikan baik jangka pendek maupun jangka panjang maka kita akan merekomendasikan untuk di tutup saja,\" terangnya. (111)

Sumber: